BIODATA

1.  Nama Lengkap : Albi Murdani

2.  Tanggal Lahir : 14 April 1992

3.  HP : 085383659820

4.  Email:  alvinalby69@gmail.com

5.  Tempat tinggal  dan alamat jelas saat ini :

      Saat ini Tinggal di Jakarta

6.  Jika kuliah, berapa IP-nya : 3,02

7.   Hobby : Football      

8.    Makanan, minuman : Bakso, Jus Mangga, Lemon, Tomat

9.    Anak ke … dari … bersaudara : 1 dari 3 Bersuadara

10.   Nama saudara ,mulai dari yang teratas :

          SUCI INDAH LESTARI, WINDA TRI UTAMI

 11.   Motto Hidup : Selalu Berusaha

12.   Visi dan Misi Hidup: Saya memiliki visi misi untuk menjadi

        bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui      

        pekerjaan yang saya geluti, Menjadi dampak positif bagi orang lain. 

13.  Hal-Hal yang disukai :  Main Football, Kebersihan, Berdagang,

        Silaturahmi, Bernasyid, Memasak, Bercanda, Membuat bahagia teman,            

        Bertanam keterbukaan, kebersihan, kerapian, keseimbangan,         

         kedewasaan, kerapian, kemandirian, keharmonisan.

14.  Hal-hal yang tidak disukai :  Pembohong, tidak jujur, gosip,       

        keragu-raguan, kesemrawutan, ceplas-ceplos, banyak omong.

15.  Keahlian lain yang dimiliki :  Tentang Komputer

SMA N 1 Sarolangun unggul dalam prestasi dan teladan dalam perilaku

Sambutan

By: Albi Murdani

Assalamualaikum Wr.Wb ,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan rahmat-Nya SMA N 1 Sarolangun dapat menerbitkan media global sebagai wahana komunikasi dan memberikan informasi tentang SMA N 1 Sarolangun. Kami menyadari sepenuhnya media ini masih banyak kekurangan  untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan demi kesempurnaan media global ini, semoga media ini bermanfaat. Amin .

Data Sekolah

By Albi Murdani

Nama Sekolah : SMA N 1 Sarolangun

Alamat Sekolah : Jl. Tambir Kel. Aurgading Sarolangun

Kecamatan : Sarolangun

Kabupaten : Sarolangun

Propinsi : Jambi

Telepon : (0745) 92544

NSS / NPSNA : 30.1.10.70.01.001/ 10503751

Tahun Didirikan : 1982

Tahun Beroperasi : 1983

Status Tanah : Milik Sendiri

• Asal Kepemilikan Tanah : Hibah
• Luas Tanah : 20 .000

Status Bangunan : Milik Pemerintah Pusat

• Luas Bangunan : 2221 m2

Sejarah singkat

SMA N 1 Sarolangun merupakan SMA pertama yang berdiri di kab.Sarolangun pada tahun 1983, beralamat di Jl. Tambir Kelurahan Aur Gading. Pada mulanya SMA N 1 adalah SMA yang berada di Kecamatan Sarolangun. Dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Sarolangun-Bangko menjadi Sarolangun dan Merangin maka SMA ini berada di kab.Sarolangun. Adapun kepala sekolah yang pernah menjabat di SMA N 1 Sarolangun adalah sebagai berikut :

1. A.Sitorus B.A
2. Drs. Matseri
3. A.Kodar, S.H
4. Drs.Arpendi
5. Sukarni Karim, S.Pd
6. Dra. Desmizar
7. Pjs. Murtoyo, S.Pd
8. Kosasih, S.Pd
9. Tusrial, S.Pd
10. Yantoro, S.Pd. M.Pd

Sejak awal berdiri, SMA ini terus mengalami perubahan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, sebagai wujud perkembangan pendidikan, pada tahun 2006 hingga 2008 SMA N 1 menjadi Sekolah Rintisan Standar Nasional (RSSN) dan pada tahun pelajaranan 2009-2010 berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan provinsi Jambi menjadi salah satu Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional.

Visi dan Misi

Visi

1. Unggul Dalam Prestasi dan Teladan Dalam Perilaku.

Misi

1. Memberikan layanan pendidikan yang maksimal terhadap siswa yang berorientasi kepada keunggulan.
2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal, sesuai dengan bakat minat dan prestasi.
3. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan keunggulan sehingga dapat dikembangkan daya kreasi dan inovasi siswa.
4. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan juga budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak.

Motivasi

 

Untuk memberikan semangat bagi para siswa, SMA N 1 mengundang motivator dari pusat provinsi, acara ini digelar agar para siswa di lingkungan sekolah menengah mampu menggali potensi diri dan bakat, selama ini para siswa/siswi telah banyak mengikuti pelajaran namun bukan berarti kecerdasan intelektual adalah segalanya, para siswa/siswi juga harus diberi bimbingan tentang kecerdasan emosional, memanajemen waktu serta bagaimana kiat untuk terus sukses di kehidupan.

Pawai 17 Agustus 2009

 

17 Agustus kali ini dimeriahkan dengan banyak sekali ragam kreativitas para siswa . Terlihat dari banyaknya  cita-cita maupun ambisi para siswa yang diungkapkan dengan kostum maupun hasil kerajinan tangan, tidak ketinggalan ekstrakulikuler yang ada di SMA N Sarolangun juga ditampilkan dalam kegiatan pawai kali ini.

Juara IM3 Kompak 2009

 

Kali ini siswa SMA 1 berhasil menjuarai lomba Karya Tulis IM3 Kompak 2009, ini merupakan prestasi yang patut dicontoh siswa lain agar tidak melewatkan event-event akademik. Penyerahan thropy dan uang pembinaan langsung diserahkan pihak IM3 sebagai penyelenggara kepada kepala sekolah untuk diberikan ke siswa.

Diklat KTSP 2009

Bertempat di Laboratorium SMA N 1, dilaksanakan Diklat KTSP Guru SMA, hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru-guru SMA sehingga mampu meningkatkan kemampuan anak didik. Diharapkan kegiatan seperti ini bisa terus berkelanjutan agar tercipta iklim pengajaran yang lebih maju, terlebih fasilitas penunjang pendidikan yang ada saat ini telah siap untuk memajukan pendidikan di kab. Sarolangun.

SEJARAH SAROLANGUN

Setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia dicetuskan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, kota Sarolangun yang pernah menjadi basis patrol Belanda menjadi bagian dari Kabupaten Jambi ilir (Timur) dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Jambi dengan Bupatinya pada masa itu adalah M. Kamil. Pada tahun 1950 sampai Jambi menjadi Propinsi tahun 1957, Sarolangun menjadi kewedanaan bersama kota-kota lainnya yaitu Bangko, Muaro Bungo, dan Muaro Tebo yang tergabung dalam Kabupaten Merangin dengan Ibukotanya semula berkedudukan di Jambi yang selanjutnya berpindah ke Sungai Emas Bangko. Sejak saat itu, Kota Sarolangun menjadi Kewedanaan selama kurang lebih 20 tahun. Selanjutnya dimulai dari tahun 1960 berdasarkan hasil siding pleno DPRD Kabupaten Merangin dipecah menjadi dua Kebupaten, yaitu Kabupaten Sarolangun Bangko dan Kabupaten Bungo Tebo. Maka sejak saat itu kewedanaan Sarolangun secara resmi menjadi bagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dengan ibukotanya Bangko. Melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 secara yuridis formal Kabupaten Sarolangun resmi terbentuk.

Selanjutnya diperkuat dengan Keputusan DPRD Propinsi Jambi Nomor : 2/DPRD/99 Tanggal 9 Juli 1999 Tentang Pemekaran Kabupaten di Propinsi Jambi menjadi 9 Kabupaten dan 1 Kota. Atas dasar kebijakan tersebut, maka pada tanggaln 12 Oktober 1999 Kabupaten Sarolangun resmi menjadi daerah otonom dengan Bupati Pertama 1999 - 2001 adalah H. Muhammad Madel (Care Taker). Kemudian berdasarkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui DPRD Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 terpilih Bupati dan Wakil Bupati H. Muhammad Madel, dan H. Maryadi Syarif. Saat ini setelah dilaksanakannya pemilihan umum secara langsung pada bulan Juli 2006 yang merupakan pemilu lansung pertama bagi Kabupaten Sarolangun maka terpilihlah H. Hasan Basri Agus dan H. Cek Endra sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun terpilih periode 2006 – 2011. Berdasarkan Hasil Pemilukada Tahun 2011 maka terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2011 - 2016 adalah H. Cek Endra dan Pahrul Rozi.

Dalam rangka melengkapi kelembagaan pemerintahaan dan birokrasi publik dan sebagai Kabupaten Pemekaran, maka lembaga Legislatif Kabupaten Sarolangun DPRD pada awal berdirinya masih merupakan bagian dari DRPD Kabupaten  Sarolangun Bangko (Sarko). Pemisahan lembaga Legislatif Kabupaten Sarolangun dibentuk bersamaan dengan dasar Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 dan selanjutnya disempurnakan kembali melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 25 orang.

RUMAH TUA RANTAU PANJANG

LOKASI :
•  Desa Baruh kecamatan Rantau Panjang – Merangin
POTENSI :
•  Sebuah Perkampungan Tua dengan Rumah Tradisional berusia ± 500 tahun
•  Rumah yang masih orisinil Traditif sebanyak 80 buah
KETERANGAN :
•  27 Km dari kota Bangko
•  Aksesibilitas menuju lokasi cukup baik
•  Transportasi Tersedia
•  Masyarakat mendukung
•  Potensi sebagai Wisata Budaya

SEPUCUK JAMBI SEMBILAN LURAH

Pada logo Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1969 tertera kalimat Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

PENGERTIAN LAMBANG DAERAH

1. Bidang dasar persegi lima :
   Melambangkan jiwa dan semangat PANCASILA Rakyat Jambi.
2. Enam lobang mesjid dan satu keris serta fondasi mesjid dua susun batu diatas lima dan dibawah tujuh : Melambangkan berdirinya daerah Jambi sebagai daerah otonom yang berhak mengatur rumahtangganya sendiri pada tanggal 6 Januari 1957.
3. Sebuah mesjid :
   Melambangkan keyakinan dan ketaatan Rakyat Jambi dalam beragama.
4. Keris Siginjai :
   Keris Pusaka yang melambangkan kepahlawanan Rakyat Jambi menentang penjajahan dan kezaliman menggambarkan bulan berdirinya Provinsi Jambi pada bulan Januari.
5. Cerana yang pakai kain penutup persegi sembilan :
   Melambangkan Keiklasan yang bersumber pada keagungan Tuhan menjiwai Hati Nurani.
6. GONG :
   Melambangkan jiwa demokrasi yang tersimpul dalam pepatah adat "BULAT AIR DEK PEMBULUH, BULAT KATO DEK MUFAKAT".
7. EMPAT GARIS :
   Melambangkan sejarah rakyat Jambi dari kerajaan Melayu Jambi hingga menjadi Provinsi Jambi.
8. Tulisan yang berbunyi: "SEPUCUK JAMBI SEMBILAN LURAH" didalam satu pita yang bergulung tiga dan kedua belah ujungnya bersegi dua melambangkan kebesaran kesatuan wilayah geografis 9 DAS dan lingkup wilayah adat dari Jambi : "SIALANG BELANTAK
9. BESI SAMPAI DURIAN BATAKUK RAJO DAN DIOMBAK NAN BADABUR, TANJUNG JABUNG".

SEJARAH BERDIRINYA PROVINSI JAMBI

Dengan berakhirnya masa kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sulthan Thaha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan dan masuk ke dalam wilayah Nederlandsch Indie. Residen Jambi yang pertama O.L Helfrich yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Belanda No. 20 tanggal 4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan tanggal 2 Juli 1906.

Kekuasan Belanda atas Jambi berlangsung ± 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada Pemerintahan Jepang. Dan pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah Negara Republik Indonesia. Sumatera disaat Proklamasi tersebut menjadi satu Provinsi yaitu Provinsi Sumatera dan Medan sebagai ibukotanya dan MR. Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegangkan jabatan Gubernurnya.

Pada tanggal 18 April 1946 Komite Nasional Indonesia Sumatera bersidang di Bukittinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari tiga Sub Provinsi yaitu Sub Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan.

Sub Provinsi Sumatera Tengah mencakup keresidenan Sumatra Barat, Riau dan Jambi. Tarik menarik Keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada Sidang KNI Sumatera tersebut dan Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Sub-sub Provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan undang-undang nomor 10 tahun 1948 ditetapkan sebagai Provinsi.

Dengan UU.No. 22 tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah keresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 Kabupaten dan 1 Kota Praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanaan Muara Tebo, Muaro Bungo, Bangko dan Batanghari terdiri dari kewedanaan Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin keresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan dan dibagian lain ingin tetap bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk Keresidenan Jambi, karena sejak tanggal 1 Juni 1922 Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke keresidenan Sumatera Barat tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci (PSK)

Tuntutan keresidenan Jambi menjadi daerah Tingkat I Provinsi diangkat dalam Pernyataan Bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari (HP.MERBAHARI) dengan Front Pemuda Jambi (FROPEJA) Tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung Kepada Bung Hatta Wakil Presiden di Bangko, yang ketika itu berkunjung kesana. Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500.000 jiwa (tidak termasuk Kerinci)

Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda se-Daerah Jambi 30 April – 3 Mei 1954 dengan mengutus tiga orang delegasi yaitu Rd. Abdullah, AT Hanafiah dan H. Said serta seorang penasehat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun menghadap Mendagri Prof. DR.MR Hazairin.

Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, Batanghari. Puncaknya pada kongres rakyat Jambi 14-18 Juni 1955 di gedung bioskop Murni terbentuklah wadah perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi Jambi.

Pada Kongres Pemuda se-daerah Jambi tanggal 2-5 Januari 1957 mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi Provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957 .

Sidang Pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 02.00 dengan resmi menetapkan keresidenan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyohardjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD.

Pada tanggal 8 Februari 1957 Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein melantik Residen Djamin gr. Datuk Bagindo sebagai acting Gubernur dan H. Hanafi sebagai wakil Acting Gubernur Provinsi Djambi, dengan staff 11 orang yaitu Nuhan, Rd. Hasan Amin, M. Adnan Kasim, H.A. Manap, Salim, Syamsu Bahrun, Kms. H.A.Somad. Rd. Suhur, Manan, Imron Nungcik dan Abd Umar yang dikukuhkan dengan SK No. 009/KD/U/L KPTS. tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi (kini Gubernuran Jambi).

Pada tanggal 9 Agustus 1957 Presiden RI Ir. Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar Bali. UU Darurat No. 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Dengan UU No. 61 tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958 UU Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Sumatera Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau. (UU tahun 1957 No. 75) sebagai Undang-undang.

Dalam UU No. 61 tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 hurup b, bahwa daerah Swatantra Tingkat I Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swatantra Tingkat II Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta Kecamatan-Kecamatan Kerinci Hulu, Tengah dan Hilir.

Kelanjutan UU No. 61 tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958 Mendagri Sanoesi Hardjadinata mengangkat dan menetapkan Djamin gr. Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dienst Doend DD Gubernur (residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK Nomor UP/5/8/4). Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi (sekarang gedung BKOW). Kendati dejure Provinsi Jambi di tetapkan dengan UU Darurat 1957 dan kemudian UU No. 61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD maka tanggal Keputusan BKRD 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Djambi Nomor. 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Djambi.

Adapun nama Residen dan Gubernur Jambi mulai dari masa kolonial sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut :

Masa Kolonial, Residen Belanda di Jambi adalah :

1. O.L. Helfrich (1906-1908)
2. A.J.N Engelemberg (1908-1910)
3. Th. A.L. Heyting (1910-1913)
4. AL. Kamerling (1913-1915)
5. H.E.C. Quast (1915 – 1918)
6. H.L.C Petri (1918-1923)
7. C. Poortman (1923-1925)
8. G.J. Van Dongen (1925-1927)
9. H.E.K Ezerman (1927-1928)
10. J.R.F Verschoor Van Niesse (1928-1931)
11. W.S. Teinbuch (1931-1933)
12. Ph. J. Van der Meulen (1933-1936)
13. M.J. Ruyschaver (1936-1940)
14. Reuvers (1940-1942)

Tahun 1942 – 1945 Jepang masuk ke Indonesia termasuk Jambi

MASA KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Residen Jambi:

1. Dr. Segaf Yahya (1945)
2. R. Inu Kertapati (1945-1950)
3. Bachsan (1950-1953)
4. Hoesin Puang Limbaro (1953-1954)
5. R. Sudono (1954-1955)
6. Djamin Datuk Bagindo (1954-1957) - Acting Gubernur

6 Januari 1957 BKRD menyatakan Keresidenan Jambi menjadi Propinsi
8 Februari 1957 peresmian propinsi dan kantor gubernur di kediaman Residen oleh Ketua Dewan Banteng. Pembentukan propinsi diperkuat oleh Keputusan Dewan Menteri tanggal 1 Juli 1957, Undang-Undang Nomor 1 /1957 dan Undang-Undang Darurat Nomor 19/1957 dan mengganti Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 61/1958. 

MASA PROVINSI JAMBI

Gubernur Jambi:

1. M. Joesoef Singedekane (1957-1967)
2. H. Abdul Manap (Pejabat Gubernur 1967-1968)
3. R.M. Noer Atmadibrata (1968-1974)
4. Djamaluddin Tambunan, SH (1974-1979)
5. Edy Sabara (Pejabat Gubernur 1979)
6. Masjchun Sofwan, SH (1979-1989), Drs. H. Abdurrahman Sayoeti (Wakil Gubernur)
7. Drs. H. Abdurrahman Sayoeti (1989-1999), Musa (Wakil Gubernur), Drs. Hasip Kalimudin Syam (Wakil Gubernur)
8. DRS. H. Zulkifli Nurdin, MBA (1999-2005), Uteng Suryadiatna (Wakil Gubernur), Drs. Hasip Kalimudin Syam (Wakil Gubernur)
9. DR.Ir. H. Sudarsono H, SH, MA (Pejabat Gubernur 2005)

Fakta Tentang Jambi

DEMOGRAFI

JAMBI resmi menjadi provinsi pada tahun 1958 sesuai dengan UU No.61, 1958, Juni 25. Provinsi Jambi terletak di sebuah kawasan yang dikenal sebagai sebagai Pulau Andalas atau Sumatera. Provinsi Jambi terletak antara 0 º 45 '- 2 º 45' Lintang Selatan dan antara 101 º 0'-104 º 55 'Bujur Timur. Terdiri dari 8 Kabupaten dan 2 Kota dengan jumlah penduduk 2.568.548 orang berdasarkan sensus tahun 2003. Wilayah Provinsi Jambi meliputi bidang 53,435.72 Km2 dan panjang 185 km. Batas-batas wilayah Propinsi Jambi adalah sebagai berikut:

• Utara, dengan Provinsi Riau
• Selatan, dengan Propinsi Sumatera Selatan
• Barat, dengan Provinsi Sumatera Barat
• Timur, dengan Laut Cina Selatan.

IKLIM

Di Provinsi Jambi, dari bulan November hingga Maret adalah musim hujan. Dan awal musim kemarau pada bulan Mei sampai Oktober.  Rata-rata curah hujan 1900-3200 mm / tahun dan rata-rata hari hujan 116-154 hari / tahun. Suhu maksimum di Provinsi Jambi adalah 31 derajat celcius.

SEJARAH

Pada masa Melayu Kuno, Jambi diuntungkan oleh aktivitas perdagangan antara Asia Barat dan Cina, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Cina merupakan sumber informasi tentang kesejarahan Jambi pada tahun 1460-1907 berbentuk kerajaan Islam yang disebut kerajaan Melayu II dengan Putri Selaro Pinang Masak sebagai raja pertama didampingi suaminya Datuk Paduko Berhalo.

Pada tahun 1615-1643 M, pada  tahun pertama pemerintahan Sultan Abdul Kahar, Belanda mendirikan loji dagang di Muara Kumpeh. Namun pada tahun 1625 VOC menutup kantor dagangnya tersebut karena mendapat tantangan dari rakyat dan persaingan ketat dari pedagang bangsa lain. Pada masa sultan berikutnya, Sultan Abdul Jalil (1645-1665), terdapat  berbagai masalah seperti perseteruan dengan Sultan Johor dan tekanan dari VOC karena sultan memberikan izin dagang kepada Portugis di Sungai Batanghari. Tekanan ini membuat sultan menyetujui perjanjian kerjasama dengan VOC yang ditandatangani oleh putranya Pangeran Ratu Raden Penulis yang kemudian menggantikannya sebagai sultan dengan gelar Sultan Abdul Mahyi Sri Ingolongo.

Pada masa ini (1665-1690), terbunuhnya seorang kepala kantor kompeni Belanda di desa Gedung Terbakar membuat Sultan Ingolongo ditangkap dan dibuang ke Pulau Banda. Hal ini menyulut perlawanan terhadap Belanda yang mencapai puncaknya pada masa Sultan Thaha (1856-1904). Namun perjuangan rakyat Jambi terus berlangsung dan pada tahun 1907 barulah Jambi sepenuhnya jatuh dibawah kekuasaan Belanda.
Belanda memasukkan Jambi ke dalam wilayah keresidenan Palembang dengan dua asisten residen dan pada tahun 1905 Jambi menjadi keresidenan dan status asisten residen diganti menjadi onder afdeling yang salah satunya adalah Kerinci yang tadinya merupakan bagian keresidenan Sumatera Barat.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, kaum pergerakan dan dan pemuda membentuk Komite Nasional Daerah Jambi serta menyusun barisan laskar untuk membantu pemerintah. Namun seperti daerah-daerah lainnya, pemerintahan tidak dapat berjalan lancar karena adanya pergolakan-pergolakan kemerdekaan karena Belanda ingin kembali berkuasa.

Pada tahun 1948 provinsi Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi. Jambi termasuk dalam wilayah Sumatera Tengah. Namun aksi militer Belanda yang menyerang kota Jambi memaksa residen menyingkir ke luar kota. Dalam keadaan bergolak tersebut, Residen Inu Kertapati membuat surat kuasa untuk menjalankan pemerintahan ditempat yang tidak dikuasai Belanda. Pemerintahan Jambi mulai membaik sejak Konferensi Meja Bundar. Tahun 1958 provinsi Sumatera Tengah dimekarkan menjadi tiga provinsi, salah satunya Jambi..***